Liburan Kreatif dan Bermanfaat




Pro Justitia, Purwokerto (24/06/14) Ada yang beda dengan kegiatan liburan dari komunitas anak dan remaja, King’s Kids Purwokerto. Tidak seperti anak pada umumnya yang lebih memilih untuk mengisi waktu libur mereka dengan rekreasi bersama keluarga atau mengunjungi pusat perbelanjaan, maupun taman hiburan. Anak–anak di komunitas ini justru lebih memilih meluangkan waktu libur mereka untuk kegiatan yang memiliki manfaat positif.
Ya, dalam acara yang bertajuk “Vocation Bible Study 2014” atau VBS, anak-anak dari King’s Kids dan Junior Community ini melakukan beberapa kegiatan sosial, diantaranya adalah bazaar barang-barang murah dan membagikan makan kepada orang-orang jalanan.
Dengan mengusung tema “Giving Without Regret”, kegiatan ini diharapkan mampu untuk lebih melatih rasa simpati dan empati anak-anak dan remaja, yang dimana dewasa sudah semakin sulit ditemukan anak-anak maupun remaja yang memiliki jiwa sosial dan hanya mementingkan diri sendiri.
Sejalan dengan itu, para orangtua pun sangat antusias menyambut kegiatan seperti ini, karena selain mengajarkan anak-anak untuk bisa berbagi dengan sesamanya, juga dapat mengajarkan anak-anak untu bisa lebih bersyukur atas apa yang mereka terima selama ini.
“Acara sangat seru, dan kita bisa belajar untuk berbagi dengan sesama,” komentar Noel, salah satu peserta kegiatan ini.
Disamping itu, acara ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat, karena dinilai selain bermanfaat bagi anak-anak, juga sangat membantu warga sekitar karena dalam acara bazaar yang dilaksanankan di tiga tempat, yakni desa Gunung Tugel, Kemutug Lor, dan Kemutug Kidul, harga yang ditawarkan sangatlah murah, yakni kisaran seribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah.
Rencananya, seluruh hasil penjualan bazaar ini akan dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk membeli bahan makanan yang kemudian akan dimasak sendiri oleh para peserta dan kemudian langsung dibagikan kepada orang-orang jalanan di Purwokerto.






Yeremia
Doc : VBS 


Ditanya Soal Pungli, Ombudsman RI : "Orang Yang Suka Mungut Itu Bargainingnya Lemah"


Pro Justitia, Unsoed (20/6/2014) Barangkali anda sudah tak asing lagi mendengar kabar, bahwa di beberapa fakultas di Unsoed terjadi pungutan biaya di luar UKT. Pungutan yang demikian, sampai hari ini belum ditindak secara tegas oleh mahasiswa, maupun secara hukum. Adapun Winarso, selaku Bidang Pencegahan dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia, mengomentari pungutan demikian, sebagai sebuah pelanggaran pelayanan publik. “Orang-orang yang suka memungut itu bargaining-nya lemah, mereka gertak sekali, kita bisa gertak dua kali,” seru Winarso pada siang lalu, dalam acara Kuliah Umum di Aula FISIP Unsoed.
Ombudsman Republik Indonesia sendiri, merupakan lembaga negara yang sifatnya auxiliary, yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman menangani kasus yang bersifat maladministrasi, yakni perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik, yang menimbulkan kerugian materiil ataupun imateriil bagi masyarakat ataupun perseorangan.
Namun ketika ditanya apa yang bisa dilakukan Ombudsman terkait kasus pungutan di Unsoed, Ombudsman belum bisa bersikap karena perlu investigasi. “Nanti silakan mahasiswa bisa mulai identifikasi,” ujarnya. Meski begitu, Winarso memberi petunjuk tentang apa itu ciri-ciri pungli atau pungutan liar. Adapun menurutnya, ciri-ciri pungli ialah :
1. Dipungutnya biaya tambahan, di luar yang diatur di standar layanan.
2. Biasanya tidak ada tanda terima.
3. Tidak disetor ke negara, dan biasanya dengan dalih untuk operasional
Panji Mulkillah

Penuh Sesak, Buruknya Layanan Unsoed dalam Registrasi Mahasiswa Baru


Doc : @bem_unsoed

Pro Justitia, Unsoed (17/6/2014) Registrasi fisik yang dilaksanakan oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru Unsoed 2014 menuai banyak kritikan, baik dari mahasiswa baru maupun dari orangtua yang datang untuk mengantarkan anaknya.
Kritikan yang dilontarkan oleh para mahasiswa baru dan orangtua mereka bukan tanpa alasan, hal ini diakibatkan oleh penuh sesaknya mahasiswa lama yang berkerumun disekitar graha widyatama untuk memperkenalkan kelompok paguyuban mereka, serta pendaftaran orientasi studi mahasiswa baru (OSMB) baik dari fakultas maupun universitas.
Agung Handoyo asal Pekalongan, yang sedang menunggu putrinya selesai melakukan registrasi, menyesalkan alur yang berputar-putar dan membingungkan. “Saya sendiri bingung, anak setelah registrasi ulang, anak saya disuruh datang ke stand untuk pendaftaran ospek universitas, setelah disana dia hanya diberikan kertas alamat website dan penjelasan untuk mengisi formulir di website mereka, kemudian disuruh lagi ke stand fakultas, kan buang-buang waktu, kenapa tidak langsung di kertas yang mereka bagikan dibuat penjelasannya sama nomor yang bisa dihubungi, kan beres,” keluhnya.
Mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam penyambutan pun juga menilai, masih kurangnya rencana susunan acara dan pengarahan mabanya. “Sebenarnya sih bagus, panitia pelaksana berani mencoba sesuatu hal yang baru, tempatnya juga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena maba tidak perlu panas-panasan lagi saat registrasi, namun yang harus lebih diperhatikan lagi itu detail susunan acara, dan juga sebisa mungkin ketika mahasiswa keluar dari gedung, ya sudah selesai dengan semua, sehingga mahasiswa bisa tinggal diarahkan ke fakultas masing-masing,” komentar Albert, mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis.
Tidak bisa dipungkiri memang, sistem registrasi fisik tahun ini sedikit lebih rumit dari pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga membuat mahasiswa baru kesulitan. “Ya rada membosankan, udah waktunya banyak yang ga on time, ditambah ga ada snack dari panitia pelaksana, rada sesak jadinya,” ujar Oca, mahasiswa baru Faperta asal Purwokerto.
Saat hendak meminta informasi lebih lanjut kepada Panitia Pelaksana, Auditorium dikawal oleh Resimen Mahasiswa yang bertugas sehingga reporter PJ dilarang masuk.
Publik menilai pihak Panitia Pelaksana seharusnya bekerja sama dengan BEM Unsoed untuk berkoordinasi dengan paguyuban dan UKM. Sehingga mereka bisa melakukan pendaftaran online satu jalur dengan menambahkan borang daerah asal, agama, fakultas, dan nomor yang bisa dihubungi di formulir online, sehingga pada saat mahasiswa telah melakukan pendaftaran online bisa langsung dilakukan penjaringan. Secara otomotis, orang yang terlalu padat berkumpul di lokasi registrasi pun bisa berkurang.
Yeremia

Penarikan UKT 2014 Disinyalir Tidak Berdasar Hukum

Pro Justitia, Unsoed (16/6/ 2014) Disinyalir, penarikan UKT pada mahasiswa baru angkatan 2014 tidak berdasar hukum. Terjadi perubahan sistem UKT pada angkatan 2014, yang semula hanya berjumlah 5 golongan (Gol I-V) menjadi 7 golongan (Gol I-VII). Sistem UKT pada angkatan 2013 yang diatur berdasarkan Permendikbud No.55 Tahun 2013, mengatur hanya sampai 5 golongan saja. Sedangkan untuk mahasiswa tahun angkatan 2014 ini, UKT ditarik tidak berlandaskan dasar hukum apapun, padahal ada perubahan berupa penambahan golongan dan harga.
Di FH semisal, harga UKT sebelumnya yang semula berjumlah Rp.2.500.000 untuk golongan V, ditambah menjadi Rp. 2.700.000 untuk golongan VI dan Rp. 3.000.000 untuk golongan VII, pada Ilmu Hukum Reguler. Sedangkan untuk Ilmu Hukum Non Reguler, sebesar Rp 3.250.000 untuk golongan VI, dan Rp 3.500.000 untuk golongan VII.  Perubahan tersebut tidak dilandaskan pada dasar hukum, sebagaimana disampaikan Eko Haryanto selaku Wakil Rektor II, “Ya nanti kan keluar (aturannya-red), kita mengajukan nanti kan di ACC oleh Dirjen Dikti,” saat ditemui di ruangannya pada siang lalu.
Dalam dokumen “Tarif UKT 2014” yang diunggah oleh Unsoed, dalam alamat situs registrasi.unsoed.ac.id, di situ tercantum biaya UKT Unsoed untuk angkatan 2014 dari berbagai jurusan. Namun dokumen tersebut ternyata bukanlah merupakan landasan hukum, sekalipun tercantum frasa “Lampiran Permendikbud”. Eko Haryanto pun mengakui bahwa itu bukanlah landasan hukum. “Bukan, itu hanya informasi, itu hanya untuk menentukan sistemnya saja,” ungkapnya.
Kolom tanda tangan yang dimuat pun, menampilkan nama Eko Haryanto selaku Pembantu Rektor II. Padahal, judul dokumen tersebut berjudul “Lampiran Permendikbud”, yang seharusnya disertai kolom tanda tangan oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan lemahnya aspek kepastian hukum, dalam penarikan UKT pada angkatan 2014 yang berada dalam posisi golongan VI dan VII.

Abdullah M. Ihsan
Rendy Setiawan
Panji Mulkillah